PENGELOLAAN PENDIDIKAN
“Wawasan
Pengelolaan Pendidikan”
KELOMPOK 1 :
PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN BIOLOGI
JURUSAN PENDIDIKAN
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JAMBI
2016
KATA PENGANTAR
Dengan
menghaturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan
rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang
berjudul “Wawasan Pengelolaan Pendidikan”.
Penulis menyadari bahwa
didalam pembuatan makalah ini tidak lepas dari bantuan dan tuntunan Tuhan
Yang Maha Esa dan juga tidak terlepas dari bimbingan
dan arahan dari dosen pengampu mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, yaitu Ali
Sadikin S.Pd.I., M.Pd serta berbagai pihak lainnya yang turut menjadi sumber
dalam pembuatan makalah ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan
terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam pembuatan makalah ini.
Dalam proses penulisan
makalah ini belum bisa dikatakan sempurna, baik materi maupun cara
penulisannya. Namun demikian, penulis telah berupaya dengan segala kemampuan
dan pengetahuan yang dimiliki sehingga makalah ini dapat selesai dengan baik.
Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati menerima masukan, saran, dan usul,
yang berguna dalam penyempurnaan makalah ini.
Akhirnya penulis
berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.
Jambi, September 2016
DAFTAR
ISI
HALAMAN
JUDUL …………………………...……………
KATA
PENGANTAR ……………………………...………… i
DAFTAR
ISI ……………………………………...… ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang
…….….……………………................ 3
1.2.
Rumusan Masalah ……….….……………………............ 4
1.3.
Tujuan ……….….……………………............ 4
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Pengertian kurikulum berbasis kompetensi………….………… 5
2.2 Tujuan kurikulum berbasis kompetensi……………………...… 6
2.3 Ciri-ciri kurikulum berbasis kompetensi ……………………… 8
2.4 Komponen-komponen kurikulum berbasis kompetensi……….. 8
2.5 Karakter kurikulum berbasis kompetensi……………………… 10
2.6 Isi kurikulum berbasis kompetensi…………………………….. 11
2.7 Model dan mata pelajaran kurikulum berbasis
kompetensi…… 12
2.8 Cara pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi…………….. 19
2.9 Kelebihan dan kelemahan kurikulum berbasis
kompetensi……. 22
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan…………………………………………………... 24
3.2 Saran…………………………………………………………. 24
DAFTAR PUSTAKA…………….………………………………... 25
BAB
I
PENDAHULUAN
1.1.
Latar
Belakang
Dalam
mendefinisikan pengelolaan, terlebih mendefinisikan pengelolaan pendidikan
tidak terlepas dengan pelayanan administrasi yang sering disebut dengan manajemen.
Kata pengelolaan sebenarnya berasal dari kata manajemen. Sedangkan istilah
manajemen sama artinya dengan administrasi (Sutisna :1983).berkaitan dengan hal
tersebut, pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai upaya untuk menerapkan
kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan.
Pada
dasarnya pengelolaan pedidikan itu penting sebab pekerjaan itu berat dan sulit
untuk dikerjakan sendiri sehingga itu perlu pembagian kerja, tugas, dan
tanggung jawab dalam penyelesaiannya. Manajemen yang baik akan meningkatkan
daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki. Dalam tataran nilai,
pendidikan mempunyai peran vital sebagai pendorong individu dan warga
masyarakat untuk meraih progresivitas pada semua kehidupan. Di samping itu,
pendidikan juga berperan penting dalam proses transformasi personal maupun sosial.
Namun seiring perkembangan zaman, terus terjadi perubahan dalam pengelolaan
pendidikan tersebut. Pembahasan yang lebih lanjut mengenai pengelolaan
pendidikan akan dibahas lebih lengkap pada makalah ini.
1.2.
Rumusan Masalah
Adapun
rumusan masalah yang akan dibahas pada makalah ini adalah :
1. Bagaimanakah konsep dasar dari
pengelolaan pendidikan?
2. Bagaimanakah prinsip dari
pengelolaan pendidikan?
3. Apakah fungsi pengelolaan
pendidikan?
4. Apakah tujuan dan manfaat
pengelolaan pendidikan?
5. Bagaimanakah cakupan Ruang Lingkup Pengelolaan Pendidikan?
6. Pendekatan – pendekatan apa saja
yang ada dalam pengelolaan pendidikan?
7. Bagaimanakah
Permasalahan dan Pengembangan Pengelolaan Pendidikan ?
1.3.
Tujuan
Adapun tujuan dari makalah ini
antara lain :
1. Untuk mengetahui konsep dasar dari
pengelolaan pendidikan.
2. Untuk mengetahui prinsip dari
pengelolaan pendidikan.
3. Untuk mengetahui fungsi pengelolaan
pendidikan.
4. Untuk mengetahui tujuan dan manfaat
pengelolaan pendidikan.
5. Untuk mengetahui cakupan ruang
lingkup pengelolaan pendidikan.
6. Untuk mengetahui pendekatan -
pendekatan yang ada dalam pengelolaan pendidikan.
7. Untuk mengetahui permasalahan dan
pengembangan pengelolaan pendidikan.
BAB
II
PEMBAHASAN
2.1.Konsep dasar Pengelolaan Pendidikan
Kata pengelolaan berasal dari
kata manajemen. Sedangkan istilah manajemen sama artinya dengan administrasi
(Oteng Sutisna :1985). Oleh sebab itu, pengelolaan pendidikan dapat diartikan
sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang
pendidikan. Menurut
Ismaya (2015: 2) manajemen adalah suatu kemampuan dan keterampilan khusus untuk
melakukan suatu kegiatan, baik bersama orang lain maupun melalui orang lain
dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan Hersey dan Blanchard menurut stoner
dalam Sudjana (2000: 17) menyatakan bahwa ; pengelolaan merupakan kegiatan yang
dilakukan bersama dan melalui orang – orang serta kelompok dengan maksud untuk
mencapai tujuan – tujuan organisasi.
Dari
beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan
serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan,
mengendalikan dan mengembangkan secara inovatif terhadap segala upaya dalam
mengatur da mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara
efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Dari pengertian
manajemen tersebut, terdapat 3 dimensi yang sangat krusial, yaitu :
1. Dalam manajemen terjadi kegiatan
yang dilakukan oleh seorang pengelola (pemimpin, kepala, komandan, ketua, dan
lainnya) bersama orang lain atau kelompok. Hal ini menunjukkan pentingnya
kemampuan/ keterampilan khusus yang dimiliki seorang pengelola untuk
berinteraksi dan memengaruhi orang lain, baik melalui hubungan perseorangan
atau kelompok.
2. Menunjukkan bahwa kegiatan yang
dilakukan bersama dan melalui orang lain itu mempunyai tujuan yang akkan
dicapai.
3. Pengelolaan itu dilakukan di dalam
organisasi.
Moh. Rifai
(1982: 25) menjelaskan
pengertian administrasi sebagai berikut: Administrasi ialah keseluruhan proses
yang mempergunakan dan mengikutsertakan semua sumber potensi yang tersedia dan
yang sesuai, baik personal maupun material, dalam usaha untuk mencapai bersama
suatu tujuan secara efektif dan efisien.
Sementara itu Sondang P. Siagian (1983)
mendefisinikan pengertian administrasi adalah sebagai keseluruhan proses
kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas
tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnnya. pengertian
administrasi mengandung makna adanya:
1. tujuan yang
mesti dapat direalisasikan guna kepentingan lembaga, individu atau pun kelompok.
2. keterlibatan
personil, material dan juga finansial dalam posisinya yang saling mendukung dan
satu sama lain saling memerlukan dan juga saling melengkapi,
3. proses yang
terus menerus dan berkesinambungan yang dimulai dari hal yang kecil dan
sederhana sampai kepada hal yang besar dan rumit,
4. pengawasan atau
kontrol guna keteraturan, keseimbangan dan keselarasan,
5. tepat guna dan
berhasil guna supaya tidak terjadi penghambur-hamburan waktu, tenaga, biaya dan
juga fasilitas agar dapat mencapai keberhasilan dan produktivitas yang cukup
memadai,
6. hubungan
manusiawi yang menempatkan manusia sebagai unsur utama dan terhormat serta
memiliki kepentingan di dalamnya.
7. Proses penyelenggaraan yang diatur
oleh pemerintah untuk mencapai tujuan Negara yaitu untuk melayani kepentingan
masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, dan
lain – lain.
Untuk
menyelenggarakan pelayanan secara maksimal terhadap masyarakat, pimpinan
memerlukan persyaratan sebagai berikut:
1. pimpinan atau administrator memiliki
wawasan yang lebih luas tentang kemasyarakatan dan memahami peranan, kebutuhan,
aspirasi, dan potensi orang – orang yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Pimpinan mempunyai kemampuan
berfikir abstrak, baik dalam mengestimasi berbagai kecenderungan yang terjadi
dalam kelompok dan lingkungannya yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan,
maupun dalam memikirkan dan menganalaisis fakta dan interaksi social dalam dan
diluar organisasi.
3. Pimpinan memiliki keseimbangan
antara emosi dan persepsi dalam mempertimbangkan dan memahami kebutuhan,
harapan, tujuan, dan keinginan diri dan masyarakat sehingga ia dapat
menampilkan kepribadian yang harmonis.
Dimensi yang terkandung dalam makna
administrasi antara lain :
1. Administrasi sebagai proses
2. Administrasi sebagai seni
Dudung A. Dasuqi dan Setyo Somantri (1994) menyampaikan
beberapa alasan tentang perlunya kaidah-kaidah administrasi diterapkan dalam
bidang pendidikan. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:
1.
Dalam rangka mengantisipasi tuntutan perkembangan dan juga
tuntutan pembangunan yang terjadi pada tingkat lokal, regional atau pun global
sehingga pendidikan dapat merencanakan, menyediakan, mengelola dan juga
mengatur berbagai tuntutan yang ada guna kepentingan pembangunan itu sendiri
atau guna kelanjutan dari pembangunan yang berkesinambungan.
2.
Produk atau hasil dari pembangunan pendidikan yang berbentuk
fisik atau pun non-fisik yang berupa ilmu atau pengetahuan dalam ruang lingkup
lokal, regional dan global. Agar produk atau hasil dari pembangunan pendidikan
ini dapat dirasakan manfaatnya bagi kehidupan manusia yang tentunya memerlukan
penataan dan penggunaan yang memadai sesuai dengan kaidah-kaidah administrasi
yang telah teruji keberhasilannya.
3.
Peranan dan tugas dari lembaga pendidikan (persekolahan)
makin lama semakin bertambah dan semakin beragam sehingga lembaga pendidikan
atau persekolahan ini tidak hanya memerlukan tenaga guru sebagai pengajar saja
akan tetapi juga memerlukan berbagai macam tenaga kependidikan lain seperti
pengelola pendidikan, administrator, manajer, planner, supervisor dan juga counsellor
dalam proses belajar mengajar.
4.
Tuntutan kemajuan ilmu dan teknologi dan juga tuntutan dari
hidup manusia itu sendiri yang keduanya mesti seimbang dan selaras yang
berakibat harus seimbang dan selarasnya lembaga pendidikan sebagai produsen dan
indvidu sebagai konsumennya.
5.
Tuntutan dari masyarakat terhadap lembaga pendidikan atau
persekolahan yang menuntut peralatan dan fasilitas yang memadai serta personil
yang berkualitas sebagai jaminan lembaga pendidikan atau persekolahan dalam
merebut kepercayaan konsumen tenaga kerja di bursa tenaga kerja.
Perencanaan, pengelolaan dan kualitas mutu keluaran dari lembaga pendidikan
atau persekolahan tidak sepenuhnya dapat dipercayakan hanya kepada guru saja
walaupun guru tersebut memiliki kualitas yang cukup tinggi.
6.
Pendidikan dan lembaga pendidikan dewasa ini telah menjadi
ajang bisnis yang memerlukan penanganan yang lebih serius untuk dapat merebut
persaingan yang sehat.
2.2. Prinsip
dari Pengelolaan Pendidikan
Douglas (1963:13-17) merumuskan prinsip – prinsip manajemen
pendidikan sebagai berikut:
1.
memprioritaskan
tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja
2.
mengkoordinasikan
wewenang dan tanggung jawab
3.
memberrikan
tanggung jawab pada personel sekolah hendaknya sesuai dengan sifat – sifat dan
kemampuannya.
4.
Mengenal
secara baik factor – factor psikologis manusia
5.
Relativitas
nilai – nilai
2.3. Fungsi Pengelolaan Pendidikan
1.
Perencanaan
Satu-satunya hal yang pasti di masa depan dari organisasi
apapun termasuk lembaga pendidikan adalah perubahan, dan perencanaan penting
untuk menjembatani masa kini dan masa depan yang meningkatkan kemungkinan untuk
mencapai hasil yang diinginkan. Mondy dan Premeaux (1995) menjelaskan bahwa
perencanaan merupakan proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan
bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan. Perencanaan amat penting untuk
implementasi strategi dan evaluasi strategi yang berhasil, terutama karena
aktivitas pengorganisasian, pemotivasian, penunjukkan staff, dan pengendalian
tergantung pada perencanaan yang baik (Fred R. David, 2004).
Dalam dinamika masyarakat, organisasi beradaptasi kepada
tuntunan perubahan melalui perencanaan. Menurut Johnson (1973) bahwa: “The
planning process can be considered as the vehicle for accomplishment of system
change”. Tanpa perencanaan sistem tersebut tak dapat berubah dan tidak
dapat menyesuaikan diri dengan kekuatan-kekuatan lingkungan yang berbeda. Dalam
sistem terbuka, perubahan dalam sistem terjadi apabila kekuatan lingkungan
menghendaki atau menuntut bahwa suatu keseimbangan baru perlu diciptakan dalam
organisasi tergantung pada rasionalitas pembuat keputusan. Bagi sistem sosial,
satu-satunya wahana untuk perubahan inovasi dan kesanggupan menyesuaikan diri
ialah pengambilan keputusan manusia dan proses perencanaan.
Dalam konteks lembaga pendidikan, untuk menyusun kegiatan
lembaga pendidikan, diperlukan data yang banyak dan valid, pertimbangan dan
pemikiran oleh sejumlah orang yang berkaitan dengan hal yang direncanakan. Oleh
karena itu kegiatan perencanaan sebaiknya melibatkan setiap unsur lembaga
pendidikan tersebut dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
Menurut Rusyan (1992) ada beberapa hal yang penting
dilaksanakan terus menerus dalam manajemen pendidikan sebagai implementasi
perencanaan, diantaranya:
·
Merinci tujuan dan menerangkan kepada setiap
pegawai/personil lembaga pendidikan.
·
Menerangkan atau menjelaskan mengapa unit organisasi
diadakan.
·
Menentukan tugas dan fungsi, mengadakan pembagian dan
pengelompokkan tugas terhadap masing-masing personil.
·
Menetapkan kebijaksanaan umum, metode, prosedur dan petunjuk
pelaksanaan lainnya.
·
Mempersiapkan uraian
jabatan dan merumuskan rencana/sekala pengkajian.
·
Memilih para staf (pelaksana), administrator dan melakukan
pengawasan.
·
Merumuskan jadwal
pelaksanaan, pembakuan hasil kerja (kinerja), pola pengisian staf dan formulir
laporan pengajuan.
·
Menentukan keperluan tenaga kerja, biaya (uang) material dan
tempat.
·
Menyiapkan anggaran
dan mengamankan dana.
·
Menghemat ruangan dan alat-alat perlengkapan.
2.
Pengorganisasian
Tujuan pengorganisasian adalah mencapai usaha
terkoordinasi dengan menerapkan tugas dan hubungan wewenang. Malayu S.P.
Hasbuan (1995) mendifinisikan pengorganisasian sebagai suatu proses penentuan,
pengelompokkan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk
mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan
alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relative
didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas
tersebut. Pengorganisasian fungsi manajemen dapat dilihat terdiri dari tiga
aktivitas berurutan: membagi-bagi tugas menjadi pekerjaan yang lebih sempit
(spesialisasi pekerjaan), menggabungkan pekerjaan untuk membentuk departemen
(departementalisasi), dan mendelegasikan wewenang (Fred R. David, 2004).
·
Dalam konteks pendidikan, pengorganisasian merupakan salah
satu aktivitas manajerial yang juga menentukan berlangsungnya kegiatan
kependidikan sebagaimana yang diharapkan. Lembaga pendidikan sebagai suatu
organisasi memiliki berbagai unsur yang terpadu dalam suatu sistem yang harus
terorganisir secara rapih dan tepat, baik tujuan, personil, manajemen,
teknologi, siswa/member, kurikulum, uang, metode, fasilitas, dan faktor luar
seperti masyarakat dan lingkungan sosial budaya.
·
Sutisna (1985) mengemukakan bahwa organisasi yang baik
senantiasa mempunyai dan menggunakan tujuan, kewenangan, dan pengetahuan dalam
melakukan pekerjaan-pekerjaan. Dalam organisasi yang baik semua bagiannya
bekerja dalam keselarasan seakan-akan menjadi sebagian dari keseluruhan yang
tak terpisahkan. Semua itu baru dapat dicapai oleh organisasi pendidikan,
manakala dilakukan upaya:
1.)
Menyusun struktur kelembagaan,
2.) Mengembangkan prosedur yang berlaku,
3.) Menentukan persyaratan bagi
instruktur dan karyawan yang diterima,
4.) Membagi sumber daya instruktur dan
karyawan yang ada dalam pekerjaan.
3.
Pengarahan
Pengarahan adalah fungsi pengelolaan yang berhubungan
dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau intruksi kepada
bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan
dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.
4.
Pengawasan
Sebagaimana yang dikutif Muhammad Ismail Yusanto (2003),
Mockler (1994) mendifinisikan pengawasan sebagai suatu upaya sistematis untuk
menetapkan standar prestasi kerja dengan tujuan perencanaan untuk mendesain
sistem umpan balik informasi; untuk membandingkan prestasi sesungguhnya dengan
standar yang telah ditetapkan itu; menentukan apakah ada penyimpangan dan
mengukur signifikansi penyimpangan tersebut; dan mengambil tindakan perbaikan
yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya perusahaan telah
digunakan dengan cara yang paling efekif dan efisien guna tercapainya tujuan
perusahaan.
·
Dalam konteks pendidikan, Depdiknas (1999) mengistilahkan
pengawasan sebagai pengawasan program pengajaran dan pembelajaran atau
supervisi yang harus diterapkan sebagai berikut:
a. Pengawasan yang dilakukan pimpinan
dengan memfokuskan pada usaha mengatasi hambatan yang dihadapi para instruktur
atau staf dan tidak semata-mata mencari kesalahan.
b. Bantuan dan bimbingan diberikan
secara tidak langsung. Para staf diberikan dorongan untuk memperbaiki dirinya
sendiri, sedangkan pimpinan hanya membantu.
c. Pengawasan dalam bentuk saran yang
efektif
d. Pengawasan yang dilakukan secara periodik.
5. Pengembangan
Pengembangan adalah upaya memperluas atau mewujudkan
potensi-potensi, membawa suatu keadaan secara bertingkat kepada suatu keadaan
yang lebih lengkap, lebih besar, atau lebih baik, memajukan sesuatu dari yang
lebih awal kepada yang lebih akhir atau dari yang sederhana kepada tahapan yang
lebih kompleks. Berdasarkan pengertian tersebut maka, pengembangan dalam
pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai upaya memajukan program
pendidikan ini ketingkat program yang lebih sempurna, lebih luas, dan lebih
kompleks.
2.4. Tujuan dan Manfaat Pengelolaan Pendidikan
Adapun
tujuan dan manfaat dari pengelolaan pendidikan antara lain sebagai berikut :
1. Terwujudnya PBM yang PAKEMB
(bermakna)
2. Peserta didik yang aktif
mengembangkan dirinya
3. Memiliki kompetensi manajerial
4. Tercapai tujuan pendidikan secara
efektif dan efisien
5. Teratasinya masalah mutu pendidikan
6. Perencanaan pendidikan merata,
bermutu, relevan, dan akuntabel
7. Meningkatnya citra positif
pendidikan
2.5. Ruang Lingkup Pengelolaan Pendidikan
Adapun Ruang lingkup pengelolaan pendidikan meliputi :
1.
Manajemen
peserta didik
Peserta didik selaku input dalam
lembaga pendidikan merupakna pusat dari seluruh kegiatan dalam manajemen
pendidikan. Oleh karenanya peserta didik hendaknya menjadi prioritas utama
dalam pengambilan kebijakan di bidang pendidikan. Kegiatan yang termasuk dalam
bidang ini adalah pencatatan peserta didik mulai dari saat penerimaan sampai
dengan keluarnya dari sekolah.
2.
Manajemen
tenaga kependidikan
Dalam prosesnya
lembaga penyelenggaraan dan pengelola
pendidikan pastilah harus dikelola oleh tenaga – tenaga, sehingga mereka pun
sangat perlu dikelola. Manejemen tenaga kependidikan adalah segenap proses
penataan pegawai yang meliputi semua proses atau cara memperoleh pegawai,
penempatan dan penugasan, pemeliharaan dan pembinaan, evaluasi, sampai pada
pemutusan hubungan kerja.
3.
Manajemen
Kurikulum
Apa yang
diberikan oleh lembaga pendidikan kepada peserta didiknya disajikan dalam
bentuk kurikulum. Manajemen kurikulum adalah segenap proses usaha bersama untuk
memperlancar pencapaian tujuan pengajaran dengan titik berat pada usaha
meningkatkan kualitas interaksi pbm.
4.
Manajemen
fasilitas pendidikan
Agar pbm
berjalan dan tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien, maka
diperlukan sarana atau fasiiltas guna memperlancar proses pendidikan itu
sendiri. Manajemen fasilitas pendidikan adalah segenap proses penataan yang
bersangkut paut denagn pengadaan, pendagunaan, dan pengelolaan sarana
pendidikan agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan
efisien
5.
Manajemen
Pembiayaan Pendidikan
Penyelenggaraan
pendidikan tentunya memerlukan dana, untuk itu pengelolaan pendanaan atau
pembiayaan pendidikan agar efektif dan efisien sangatlah penting guna menunjang
ketercapaian tujuan pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan
kegiatan pengelolaan yang meliputi penataan sumber, penggunaan, dan
pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan pada
umumnya
6.
Manajemen
Hubungan Lembaga Pendidikan dengan Masyarakat
Masyarakat
merupakan laboratorium pendidikan yang tidak ternilai harganya. Masyarakat juga
merupakan stakeholder pendidikan, dimana keberlangsungan proses pendidikan juga
bergantung pada masyarakat. Untuk itu, lembaga pendidikan tidak dapat terlepas
dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Manajemen hubungan
lembaga pendidikan dengan masyarakat merupakan kegiatan penataan yang berkaitan
dengan kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat untuk menunjang pbm di
sekolah
7.
Manajemen
Organisasi Lembaga Pendidikan
Dalam setiap
organisasi pastilah terdapat struktur tugas dan berbagai macam konsekuensi
akibat adanya pembidangan tugas tersebut. Hal inilah yang menjadi garapan
manajemen organisasi lembaga pendidikan, yaitu segenap kegiatan
mengorganisasikan lembaga pendidikan yang termasuk diantaranya adalah
pengelolaan fungsi kepemimpinan
8.
Manajemen
Ketatalaksanaan dan Sistem Informasi Lembaga Pendidikan
Kegiatan
pencatatan berakibat pada perlunya penataan data atau informasi, agar pada
saaat informasi tersebut diperlukan dapat diperoleh dengan mudah, cepat, dan
tepat. Manajemen ketatalaksanaan dan Sistem informasi Lembaga Pendidikan
berupaya untuk mencapai hal tersebut, dengan kegiatan yang meliputi pencatatan,
pengolahan, penggandaan, pengiriman, dan penyimpanan semua bahan atau informasi
yang temasuk dalam data lembaga pendidikan
9.
Supervisi
Pendidikan
Kehadiran
supervisi pendidikan diharapkan membantu tercapainya tujuan pendidikan secara
efisien, khususnya melalui pembinaan profesionalitas guru. Namun trend
pendidikan terakhir tidak selalu mengartikan supervisi pendidikan memiliki
sasaran satu – satunya berupa guru, melainkan juga melibatkan tenaga – tenaga
kependidikan lainnya. Batasan supervisi pendidikan yang selama ini akrab adalah
suatu usaha untuk memberikan bantuan kepada guru dalam memperbaiki situasi
belajar mengajar dan pada kenyataannya kelancaran pbm tidak semata bergantung
pada guru melainkan pula tenaga kependidikan lainnya.
2.6. Pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan
Pendidikan
Adapun pendekatan – pendekatan dalam pengelolaan pendidikan
adalah sebagai berikut :
1.
Pendekatan Organisasi Klasik
Pendekatan organisasi klasik ini sering disebut juga dengan
gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori oleh Frederick Taylor seorang yang
memiliki latar belakang dan pengalaman sebagai buruh, juru ketik, mekanik, dan
akhirnya berpengalaman sebagai kepala teknik yang hidup antara tahun 1856
sampai dengan tahun 1915. Gerakan ini mencari upaya untuk dapat menggunakan
orang secara efektif dalam organisasi industri. Konsep dari gerakan ini adalah
orang dapat juga bekerja layaknya sebagai mesin.
2.
Pendekatan Hubungan Manusia
Pendekatan hubungan manusia adalah gerakan yang
lahir dan berkembang sebagai reaksi terhadap pendekatan organisasi klasik.
Pendekatan hubungan manusia ini dipelopori oleh Mary Parker Follett (1868-1933)
orang yang pertama kali mengenal pentingnya faktor-faktor manusia dalam
administrasi. Mary Follet juga banyak menulis yang berkenaan dengan sisi
manusia dalam administrasi. Mary Follet percaya bahwa masalah yang mendasar
dalam semua organisasi adalah mengembangkan dan mempertahankan hubungan dinamis
dan harmonis. Walaupun terjadi konflik, menurut pemikiran Mary Follet, konflik
tersebut merupakan suatu proses yang normal bagi pengembangan hal yang
mengakibatkan terjadinya konflik itu.
3.
Pendekatan Perilaku
Pendekatan perilaku dalam administrasi adalah
menggabungkan antara hubungan sosial dengan struktur formal dan menambahkannya
dengan proposisi yang diambil dari psikologi, sosiologi, ilmu politik dan
ekonomi. Pendekatan ini dipelopori oleh Chester I. Barnard yang hidup antara
tahun 1886 sampai dengan tahun 1961. Bukunya "Functions of the
Executive" (1938). Dalam buku ini Barnard mengulas secara lengkap teori
perilaku yang kooperatif dalam organisasi formal. Barnard menyimpulkan bahwa
kontribusi kerjanya berkenaan dengan konsep struktur dan dinamis. Konsep-konsep
struktur yang dianggap penting adalah individu, sistem kerja sama, organisasi
formal, organisasi formal yang komplek, dan juga organisasi informal.
Konsep-konsep dinamis yang penting, menurut Barnard, adalah kerelaan,
kerjasama, komunikasi, otoritas, proses keputusan, dan keseimbangan dinamik.
2.7. Permasalahan dan Pengembangan Pengelolaan
Pendidikan
“Masalah Kontemporer Pengelolaan Sistem Pendidikan Nasional”
dapat diikhtisarkan bahwa permasalahan dan pengembangan pengelolaan pendidikan
menyangkut hal-hal sebagai berikut:
1.
Sistem Desentralisasi dalam Pengelolaan
Pendidikan
Bagaimanakah kita dapat mengoperasikan sistem desentralisasi
dalam pengelolaan pendidikan nasional yang efektif dan efisien bagi semua
daerah? Sebab daerah-daerah tidak semuanya siap untuk dapat menerapkan sistem
desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan kita ini. Apakah dengan menerapkan
sistem desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan dapat merusak tatanan kesatuan
dan persatuan yang telah terjalin selama ini antar berbagai daerah di negara
kita? Akan tetapi penerapan sistem desentralisasi dalam pengelolalaan
pendidikan adalah salah satu upaya untuk memberikan kepercayaan kepada daerah
dalam mengelola sistem pendidikan yang berada di daerah tersebut dalam rangka
untuk pengembangan sumber daya manusia yang bervariasi untuk kepentingan
pembangunan pendidikan dan juga pembangunan nasional secara menyeluruh.
2.
Penerapan Otonomi dalam Pengelolaan
Pendidikan Tinggi
Dalam pengelolaan pendidikan tinggi yang
mempercayakan sepenuhnya kepada perguruan tinggi untuk dapat mengelola dan
mengembangkannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi perguruan tinggi
tersebut dan daerah masing-masing di mana perguruan tinggi itu berada. Setiap
perguruan tinggi akan diberikan kepercayaan dan kewenangan yang luas untuk
dapat mengelola proses pendidikan dengan segala aspek yang ada di dalamnya.
3.
Profesionalisasi Jabatan Tenaga
Kependidikan
Supaya tingkat efektivitas dan efisiensi hasil pendidikan
nasional dapat dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa
dalam mengejar berbagai ketinggalan bangsa Indonesia dengan bangsa lain
sehingga pada akhirnya bangsa Indonesia dapat bersaing secara sehat dengan
bangsa-bangsa lain di dunia.
4.
Kendali Mutu Pendidikan Nasional
Mutu proses pengajaran sangat dipengaruhi oleh
perilaku guru dalam hal :
1) menyusun
desain instruksional,
2) menguasai
berbagai macam metode mengajar dan mampu menerapkan metode tersebut dengan
kegiatan siswa di dalam kelas,
3) berinteraksi
dengan siswa untuk menumbuhkan dan membangkitkan motivasi belajar yang
menyenangkan,
4) menguasai
bahan dan menggunakan berbagai macam sumber belajar untuk membangkitkan
kegiatan belajar aktif,
5) mengenal
perbedaan individual setiap siswa, dan
6)
memilih proses dan
hasil belajar, memberikan umpan balik, dan juga mampu dalam merancang program
belajar remedial
BAB
III
PENUTUP
3.1.Kesimpulan
Adapun
kesimpulan dari makalah ini adalah sebagai berikut:
1. Konsep dasar wawasan pengelolaan
pendidikan adalah bahwa pengelolaan sama dengan manajemen serta administrasi.
Manajemen merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan,
menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan secara inovatif terhadap segala
upaya dalam mengatur da mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan
prasarana secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi yang
telah ditetapkan.
2. prinsip – prinsip manajemen
pendidikan sebagai berikut:
·
memprioritaskan
tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja
·
mengkoordinasikan
wewenang dan tanggung jawab
·
memberrikan
tanggung jawab pada personel sekolah hendaknya sesuai dengan sifat – sifat dan
kemampuannya.
·
Mengenal
secara baik factor – factor psikologis manusia
·
Relativitas
nilai – nilai
3.
Fungsi Pengelolaan Pendidikan
·
Perencanaan
·
Pengorganisasian
·
Pengarahan
·
Pengawasan
·
Pengembangan
4.
Tujuan dan manfaat dari
pengelolaan pendidikan :
·
Terwujudnya PBM yang PAKEMB (bermakna)
·
Peserta didik yang aktif mengembangkan dirinya
·
Memiliki kompetensi manajerial
·
Tercapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien
·
Teratasinya masalah mutu pendidikan
·
Perencanaan pendidikan merata, bermutu, relevan, dan
akuntabel
·
Meningkatnya citra positif pendidikan
5. Ruang lingkup pengelolaan pendidikan :
·
Manajemen peserta didik
·
Manajemen
tenaga kependidikan
·
Manajemen
Kurikulum
·
Manajemen
Fasilitas Pendidikan
·
Manajemen
Pembiayaan Pendidikan
·
Manajemen
Hubungan Lembaga Pendidikan dengan Masyarakat
·
Manajemen
Organisasi Lembaga Pendidikan
·
Manajemen
Ketatalaksanaan dan Sistem Informasi Lembaga Pendidikan
·
Supervisi
Pendidikan
6. Pendekatan-pendekatan
dalam pengelolaan Pendidikan
·
Pendekatan
Organisasi Klasik
·
Pendekatan
Hubungan manusia
·
Pendekatan
Perilaku
7.
Permasalahan dan Pengembangan Pengelolaan
Pendidikan
·
Sistem Desentralisasi
dalam Pengelolaan Pendidikan
·
Penerapan
Otonomi dalam Pengelolaan Pendidikan Tinggi
·
Profesionalisasi
Jabatan Tenaga Kependidikan
·
Kendali
Mutu Pendidikan Nasional
Tidak ada komentar:
Posting Komentar